Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern
single-event-img-1

Hukum Tata Negara (Siyasah)


Tuntutan terhadap proses pembaharuan hukum wabilkhusus Kajian Hukum Ketatanegaraan menjadi sangat urgen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada institusi Pendidikan Tinggi yang core kajiannya nilai-nilai ajaran Islam, kajian ketatanegaraan jelas menjadi lebih urgen ketika fakta demografi Indonesia mayoritas Muslim. Maka kehadiran Program Studi (Prodi) Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI merupakan respon terhadap fakta tersebut. Prodi Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) telah mulai beroperasi dan menerima Mahasiswa baru sejak Mei-Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Izin Operasional Nomor: 2255 Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013. Pada Tahun 2015, Prodi Magister HTN (Siyasah) telah berhasil meraih predikat akreditasi “B” berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 005/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2015 yang berlaku pada 09 Januari 2015 sampai dengan 09 Januari 2020. Pada 1 Desember 2020 Prodi Magister HTN (Siyasah) mendapatkan Peringkat Akreditasi “Baik” yang berlaku sampai dengan 1 Desember 2025. Dengan menetapkan Visi Keilmuan Prodi Magister HTN (Siyasah) FSH UIN RF Palembang yang berbunyi: “Unggul dalam Kajian Hukum Tata Negara Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan dan berkarakter islami di Kawasan Asia Tenggara pada Tahun 2025”; Untuk mencapai Visi tersebut, Prodi Magister HTN (Siyasah) terus meningkatkan layanan akademik dan administrasi dengan menetapkan Misi dan dan program kerja yang berbasis pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS), maka diperlukan Tata Pamong, Tata Kelola dan kerjasama dengan berbagai pihak. Sebagai lembaga yang berada dalam naungan pemerintah (Kementerian Agama RI), Prodi Magister HTN (Siyasah) dalam menjalankan tata pamong, tata kelola dan kerjasama didasarkan pada statuta dan Ortaker UIN RF Palembang melalui instrument Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 53 Tahun 2015. Pada tahap pelaksanaan tata pamong, tata kelola dan kerjasama selalu berusaha menerapkan sistem menajemen yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. Secara terus menerus kelima sistem manajeman tersebut dilakukan agar terwujud Good University Governace (GUG). Secara sosial, Provinsi Sumatera Selatan merupakan wilayah yang memiliki keragaman budaya dan sejarah. Masa Kedatuan Sriwijaya (600-1200 M), dan Masa Kesultanan Palembang Darussalam (1549 -1586 M) memberikan bukti bahwa wilayah memiliki kekayaan khazanah budaya. Pada masa kesultanan, Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat, yang merupakan perpaduan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatra Selatan, dengan ajaran Islam. Kitab ini diyakini sebagai bentuk undang-undang tertulis berlandaskan syariat Islam, yang pertama kali diterapkan bagi masyarakat Nusantara. Kitab Simbur Cahaya, ditulis oleh Ratu Sinuhun yang merupakan isteri penguasa Palembang, Pangeran Sido Ing Kenayan (1636 - 1642 M). Kitab ini terdiri atas 5 bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatra Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki.Pada perkembangan selanjutnya, ketika Palembang berhasil dikuasai Kolonial Belanda. Sistem kelembagaan adat masih dilaksanakan seperti sediakala, yaitu dengan mengacu kepada Undang Undang Simbur Cahaya, dengan beberapa penghapusan dan penambahan aturan yang dibuat resident. Berdasarkan fakta tersebut, maka secara sosial budaya Program Studi Magister HTN (Siyasah) berperan penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya dalam berbagai produk aturan hukum yang berlaku di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan secara nasional dapat berkontribusi akademik dengan mengangkat kajian nilai-nilai lokal yang sarat kearifan budaya dan ajaran Islam.