Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Raden Fatah Palembang berpartisipasi dalam kegiatan dan resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Selatan terkait penempatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan. Penandatanganan ini berlangsung dalam rangkaian kegiatan bertajuk “Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan Wilayah Sumatera Selatan” yang digelar di Griya Agung, Palembang, Senin (28/7).
Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, para bupati dan wali kota, serta jajaran pimpinan/dekan Fakultas Hukum dari berbagai Universitas di Sumatera Selatan. Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga siang hari dengan berbagai agenda yang mengedepankan sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan akses keadilan di tingkat desa.
Dalam acara tersebut salah satu momen penting adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kanwil Kemenkumham Sumsel dan Fakultas Hukum dari berbagai universitas di Sumatera Selatan, termasuk Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, terkait penempatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) desa dan kelurahan.
Kehadiran Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah dalam acara tersebut menjadi bagian dari komitmen akademik dalam mendukung program strategis nasional, khususnya dalam aspek pelayanan hukum kepada masyarakat akar rumput. Dengan ditandatanganinya PKS tersebut, FSH UIN Raden Fatah akan menempatkan mahasiswa dalam program KKN tematik berbasis Posbakum.
Rangkaian acara berlangsung secara tertib dan penuh makna. Setelah sambutan dan pembukaan oleh panitia, hadirin disuguhkan persembahan tari dan pemutaran video tentang profil Posbakum di berbagai desa dan kelurahan di Sumatera Selatan. Momen penting terjadi pada pukul 10.30 WIB, ketika dilakukan penandatanganan PKS antara Kanwil Kemenkumham Sumsel dan fakultas-fakultas hukum dari perguruan tinggi se-Sumatera Selatan, termasuk UIN Raden Fatah Palembang.
Acara dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Sumsel, penyerahan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM kepada kepala daerah, serta penyerahan rekor MURI atas pencapaian peluncuran Posbakum serentak di tingkat desa. Tak hanya itu, peresmian Posbakum dan pelatihan paralegal dilakukan dengan nuansa budaya lokal, termasuk penggunaan alat musik tradisional, yang mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai inklusif dalam pelayanan hukum.
Menutup acara, Menteri Hukum dan HAM menyampaikan keynote speech yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan akses hukum yang merata. “Keberadaan Posbakum di desa bukan hanya simbol kehadiran negara, tapi juga cermin dari kerja nyata seluruh elemen, termasuk dunia akademik, dalam memperkuat sistem hukum yang adil dan beradab,” tegasnya.
Melalui kerja sama ini, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang menyambut baik sinergi antara institusi pendidikan dan pemerintah ini. Diharapkan, mahasiswa dapat berkontribusi aktif dalam pelayanan bantuan hukum serta menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Kegiatan ini juga akan menjadi bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Dengan keterlibatan aktif mahasiswa di Posbakum, diharapkan tercipta ruang belajar yang kontekstual sekaligus memperkuat peran kampus sebagai agen perubahan di bidang hukum dan keadilan sosial.
