Palembang, 24 Juni 2025 — Program Studi Magister (S2) Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang menggelar Forum Diskusi Akademik Dosen dengan tema “Evaluasi Pembelajaran Berbasis Outcome-Based Education (OBE)” pada Selasa, 24 Juni 2025. Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Munaqosyah FSH sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu akademik dan penjaminan kualitas lulusan.

Kegiatan ini dihadiri oleh dosen tetap dan pengampu mata kuliah di lingkungan Prodi S2 Hukum Tata Negara serta tim pengembang kurikulum fakultas. Forum ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang telah diterapkan pada semester-semester sebelumnya, sekaligus merumuskan strategi penyempurnaan di masa mendatang.

Dalam sambutannya, Dekan FSH Dr. H. Muhamad Harun, M.Ag , menyampaikan bahwa evaluasi rutin terhadap sistem pembelajaran menjadi bagian integral dari siklus penjaminan mutu pendidikan tinggi. Ia menegaskan pentingnya mengintegrasikan pendekatan OBE dalam setiap tahap pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga asesmen capaian pembelajaran.

Diskusi dipandu oleh Prof. Dr. Fajri Ismail, M.Pd.I, dan menghadirkan beberapa pokok bahasan penting, antara lain, kesesuaian Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), evaluasi metode penilaian yang digunakan dalam perkuliahan berbasis OBE, penyesuaian materi ajar dengan isu-isu aktual dalam hukum tata negara dan siyasah, strategi penguatan soft skills dan critical thinking dalam proses pembelajaran.

Para dosen peserta forum juga membagikan pengalaman dan penyesuaian dalam menerapkan OBE di kelas, serta mengusulkan beberapa perbaikan pada sistem evaluasi dan pelaporan pembelajaran. Kegiatan ini menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, termasuk penyusunan instrumen asesmen berbasis OBE yang lebih terstandar, pelatihan lanjutan bagi dosen, serta penguatan keterlibatan mahasiswa dalam proses refleksi dan umpan balik.

Forum ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa Prodi Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) tidak hanya memenuhi standar akademik nasional, tetapi juga responsif terhadap dinamika hukum dan pemerintahan dalam konteks lokal, nasional, dan global.